Badko HMI Kalteng: Tidak Boleh Ada Intervensi, Harap PSU di Barut Berjalan Aman dan Lancar

PALANGKA RAYA - Hasil dari putusan MK terkait PSU di dua TPS di Barito Utara, antara perselisihan antara paslon 01 H. Gogo Purman Jaya hendri nakalelo dan paslon 02 Akhmad Gunadi Sastra Jaya, menjadi sorotan media lokal maupun nasional.

Hal tersebut pun tak luput juga dari perhatian BADKO HMI KALTENG , Tirta Yoga Panuntun Selaku Kabid Eksternal menyampaikan, setiap daerah memiliki potensi polarisasi ekstrem.

Dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan PSU Pemilu Barito Utara sebagai pesta demokrasi dengan tetap menjaga persaudaraan dan persatuan, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masa depan daerah & bangsa. “Adapun hasil yang kita diharapkan adalah terciptanya Pemilu yang damai dan tentram serta menghasilkan pemimpin yang berkarakter untuk Barito Utara kedepan," ungkapnya Kamis (20/3/2025).

Terkait insiden penggerebekan dugaan money politik yang terjadi di Barito Utara menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) menjadi alasan beberapa masyatakat hingga relawan 01 pun demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Barito Utara. "Untuk perihal dugaan money politik, itu kita serahkan pada pihak yang berwenang.

Biarkan mereka yang bekerja, kita hanya perlu mengawasinya. Jangan sampai kita mengintervensi pihak Penyelenggara & Pengawas Pemilihan Suara Ulang (PSU)," jelasnya.

Tirta Yoga Panuntun yang juga pernah menjabat Presiden Mahasiswa IAIN Palangka Raya Periode 2021 ini menanggapi Massa aksi di depan Kantor Bawaslu yang bertahan dari pagi sampai sore hari.

Dalam orasi beberapa relawan ada yang mengancam keluarga Ketua Bawaslu Barito Utara. "Dalam demokrasi hal yang biasa jika ada aksi damai/demonstrasi.

Namun kita sangat menyayangkan adanya ancaman dari salah satu pendemo kepada Ketua Bawaslu Barito Utara sampai pada keluarganya. Ini harusnya tidak perlu sampai seperti itu," imbuhnya.

Jadi, harapan dia kepada kedua paslon pilkada Barito Utara bisa mengkoordinir para pendukung dan simpatisan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusifitas. "Sehingga pelaksanaan PSU di Barito Utara dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Karena PSU ini adalah perintah MK, maka wajib untuk dilaksanakan," tandasnya. (R1)