Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Pemprov Kalteng Tegaskan Fokus Efisiensi Anggaran dan Penanganan Karhutla

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat efisiensi anggaran, pemerataan layanan dasar, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).

Menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengenai pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar, Edy menyampaikan bahwa aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil menjadi salah satu perhatian utama Pemprov Kalteng.

Kebijakan afirmatif diarahkan melalui pemerataan tenaga kesehatan, pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pelosok, penguatan sistem rujukan, hingga pemanfaatan layanan telemedisin.

Di bidang pendidikan, Pemprov Kalteng memastikan keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program tersebut mencakup bantuan biaya sekolah hingga Bantuan Biaya Kuliah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Sementara itu, menjawab perhatian Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat terkait ancaman bencana pada musim kemarau, Pemprov Kalteng memaparkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak karhutla.

Pada tahap siaga bencana, Pemprov melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp3 miliar kepada BPB-PK. Dukungan melalui alokasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga terus diperkuat.

Tak hanya menangani aspek kebencanaan, Pemprov Kalteng turut memperhatikan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat selama situasi karhutla.

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersubsidi di 14 kabupaten/kota, optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar secara harian.

Pada sisi fiskal, Pemprov Kalteng menerapkan efisiensi terhadap berbagai kegiatan yang dinilai tidak menjadi prioritas. Efisiensi antara lain dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan belanja administrasi.

Edy juga menjelaskan bahwa tekanan fiskal akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan DAK Infrastruktur dari pemerintah pusat telah ditekan.

Defisit anggaran berhasil dikurangi sebesar Rp225 miliar melalui penyesuaian SiLPA sebesar Rp216 miliar dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng," ujar Edy saat membacakan jawaban Gubernur.

Pemprov Kalteng mengapresiasi seluruh masukan dan catatan kritis yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalteng, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, dan PAN.

Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan pemerintah daerah dalam memastikan Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng, kepala-kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (RR)