Pengurus HMI Pangkalan Bun Resmi Dilantik! Siap Jadi Penyuplai Ide dan Mitra Kritis Pemerintah Daerah

VOXMERDEKA.ID, PANGKALAN BUN - Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Pangkalan Bun periode 2025-2026 resmi dilantik, Sabtu (30/8/2025).

Pelantikan berlangsung di Aula Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tema "Partisipasi HMI di Bumi Marunting Batu Aji Menyongsong Indonesia Emas 2045".

Prosesi pelantikan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan hymne HMI. Acara dilanjutkan dengan laporan panitia, pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalimantan Tengah, dan pelantikan resmi oleh perwakilan Pengurus Besar HMI.

Dalam sambutannya, Ketua HMI Cabang Persiapan Pangkalan Bun periode 2025-2026, Muhammad Affis Mulyadin mengatakan, pada kepengurusan baru ini, pihaknya siap menjadi penyuplai ide dan mitra kritis pemerintah daerah.

Affis menegaskan, HMI Pangkalan Bun tak hanya fokus untuk mencari kader, tapi juga berkomitmen mencetak kader yang mempu memberi gagasan untuk daerah. "HMI bukan hanya wadah perkaderan, tetapi juga penyuplai ide dan gagasan untuk kemajuan daerah," ujar Affis.

Lebih lanjut, Affis menekankan peran HMI sebagai mitra kritis pemerintah, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. "Kami berkomitmen tidak saja sebagai mitra kritis pemerintah daerah tetapi ikut juga membangun sinergi dengan pemerintah daerah, berperan aktif dalam pembangunan, dan mengawal cita-cita Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sebagai informasi, pelantikan HMI Cabang Persiapan Pangkalan Bun ini juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PB HMI, Ketua Badko HMI Kalteng, Korps Alumni HMI (KAHMI), serta berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.

Pelantikan ini, diharapkan menjadi momentum bagi pengurus baru untuk merancang program kerja yang fokus pada peran kontrol sosial dan pengawalan kebijakan pembangunan, khususnya di Kotawaringin Barat. (R1)