Ironi Daun Pisang: Kritik Pedas BADKO HMI Kalteng Atas Kegagalan Solusi Ekonomi Pemerintah

VOXMERDEKA.ID, PALANGKARAYA – Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Tengah melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah.

Arahan Gubernur yang menyarankan masyarakat beralih kembali ke penggunaan daun pisang akibat lonjakan harga barang berbahan plastik dinilai sebagai langkah mundur yang tidak menyentuh akar permasalahan. ​Kabid Eksternal BADKO HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun, menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah solusi strategis yang layak keluar dari lisan seorang pemimpin daerah, melainkan sebuah simplifikasi masalah ekonomi yang dangkal. ​"Menyuruh rakyat kembali menggunakan daun pisang di tengah gejolak harga pasar adalah langkah regresif.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketidaksiapan dalam menghadirkan solusi teknologi atau substitusi produk modern yang terjangkau," tegas Tirta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/04). ​Poin Kritis Keberatan BADKO HMI Kalteng ​BADKO HMI Kalteng menyoroti tiga dampak fundamental dari pernyataan kontroversial tersebut:

1. ​Simplifikasi Kebijakan Ekonomi : Kenaikan harga plastik berdampak masif pada UMKM dan industri rumah tangga.

   Menggantinya dengan daun pisang dianggap tidak praktis secara logistik dan gagal menjawab tantangan inflasi yang sebenarnya.

2. Kesenjangan Inovasi : Di saat daerah lain fokus pada inovasi teknologi ramah lingkungan dan hilirisasi industri, Kalimantan Tengah justru terjebak pada arahan tradisional tanpa dukungan infrastruktur pertanian (komoditas daun pisang) yang terintegrasi.
3. Beban Rakyat Kecil : Pemerintah dinilai tidak peka terhadap pedagang kecil yang membutuhkan kemasan praktis, efisien, dan higienis untuk menjaga daya saing usaha mereka.

​ Desakan Untuk Langkah Konkret ​Tirta Yoga Panuntun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi seharusnya fokus pada pengendalian harga melalui pengawasan rantai pasok atau pemberian insentif bagi industri kreatif yang mampu menciptakan kemasan alternatif berbasis lingkungan yang modern. ​"Kita tidak anti-tradisi, namun memposisikan daun pisang sebagai jawaban atas kegagalan kontrol harga adalah hal yang tidak relevan secara ekonomi makro.

Gubernur seharusnya bicara soal intervensi pasar atau efisiensi birokrasi untuk menekan biaya distribusi, bukan melempar beban adaptasi sepenuhnya ke punggung rakyat," tambah Tirta. ​BADKO HMI Kalteng mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan langkah nyata dalam menstabilkan harga barang pokok dan barang penting lainnya.

Mereka juga meminta pemerintah berhenti mengeluarkan pernyataan kontroversial yang tidak memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.