Badko HMI Se-Kalimantan Desak Kemenhut Percepat Penanganan Karhutla dan Usut Korporasi

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali menjadi sorotan. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) se-Kalimantan mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk menyampaikan empat tuntutan mendesak, mulai dari percepatan penanganan kebakaran hingga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Melalui penyampaian aspirasi tersebut, Badko HMI se-Kalimantan mendorong pemerintah pusat dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret, terukur, serta transparan dalam menangani karhutla. Upaya penanganan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar dampak kebakaran dan bencana asap terhadap masyarakat maupun lingkungan tidak terus berulang.

Ada empat poin utama yang menjadi tuntutan Badko HMI se-Kalimantan.

Pertama, memaksimalkan penanganan dan pencegahan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan. Badko HMI mendesak Menteri Kehutanan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia serta mengoptimalkan anggaran negara untuk mempercepat upaya pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran.

Kedua, menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Badko HMI meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla diusut secara tuntas dan ditindak tegas, termasuk korporasi pemegang konsesi. Penegakan hukum, menurut tuntutan tersebut, harus dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.

Ketiga, membuka data dan anggaran penanganan karhutla kepada publik. Kementerian Kehutanan didesak menjamin transparansi informasi, meliputi alokasi anggaran, sebaran titik kebakaran, kawasan konsesi, serta proses penanganan dan penegakan hukum di wilayah Kalimantan.

Keempat, menetapkan langkah darurat sekaligus membangun sistem pencegahan jangka panjang. Pemerintah diminta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat terdampak, disertai upaya membangun mekanisme pencegahan yang permanen dan terintegrasi agar bencana asap tidak terus menjadi persoalan berulang setiap tahun.

Badko HMI se-Kalimantan menegaskan akan terus mengawal penanganan karhutla hingga pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan instansi terkait, mengambil langkah nyata sesuai tuntutan yang disampaikan.

Bagi Badko HMI, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah meluas. Pencegahan yang berkelanjutan, transparansi penggunaan anggaran, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan Kalimantan. (RR)