Nur Ghina Muslimah Soroti Karhutla Kalimantan dalam Diskusi Kebangsaan Nasional: Persatuan Harus Hadir Menjaga Masa Depan Indonesia

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan menjadi sorotan dalam Diskusi Kebangsaan Nasional bertema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Nordu Cafe, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026).

Dalam forum tersebut, Nur Ghina Muslimah, SE., M.Ak. hadir sebagai salah satu penanggap dan secara khusus membawa isu lingkungan serta karhutla di Kalimantan ke dalam perspektif kebangsaan.

Diskusi tersebut menghadirkan Yosef Sumpurna Ngarang, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM, sebagai narasumber, serta Wayan Ardi Adnyana, Ketua Umum PP KMHDI, sebagai keynote speaker.

Forum juga diikuti sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan elemen masyarakat. [caption id="attachment_4353" align="alignnone" width="180"] Diskusi Kebangsaan Nasional bertema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Nordu Cafe, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026).[/caption] Nur Ghina menilai persoalan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengenai kemampuan negara menjamin lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang. “Persatuan Indonesia harus hadir dalam persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Ketika hutan terbakar, udara tercemar, anak-anak tidak dapat belajar di sekolah, dan masyarakat kehilangan jarak pandang karena asap, maka persoalan itu sudah menjadi persoalan kebangsaan,” ujarnya. Karhutla Kalimantan Menjadi Persoalan Kebangsaan Nur Ghina menyoroti kondisi karhutla di Kalimantan yang masih dinamis sepanjang Agustus 2026.

Berdasarkan data BNPB melalui pemantauan Satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026, tercatat 1.487 hotspot di wilayah Kalimantan. Hotspot tersebut tersebar di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan 74 titik, Kalimantan Timur 74 titik, dan Kalimantan Utara tiga titik.

Meski demikian, Nur Ghina mengingatkan agar data hotspot tidak serta-merta disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas wilayah yang terbakar.

Menurutnya, satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga setiap indikasi harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan lokasi, kondisi, penyebab, hingga luas area terdampak. “Data satelit penting untuk deteksi dini, tetapi data tersebut harus bertemu dengan data lapangan.

Karena itu, ground check, laporan masyarakat, pemantauan kualitas udara, dan respons petugas menjadi sangat penting,” katanya. Kalteng Catat Ribuan Kejadian Karhutla Perhatian khusus diberikan kepada Kalimantan Tengah.

Dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026), dilaporkan bahwa sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 terdapat 19.992 hotspot di Kalimantan Tengah.

Pada periode yang sama tercatat 1.639 kejadian karhutla, dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota.

Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare. Sebanyak 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Penanganan karhutla di Kalteng melibatkan sekitar 10.700 personel, terdiri dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan berbagai unsur masyarakat.

Bagi Nur Ghina, data tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat hanya dilihat dari jumlah titik panas. Penanganan harus mempertimbangkan jumlah kejadian, luas wilayah terdampak, kondisi masyarakat, kualitas udara, serta kemampuan pemerintah melakukan pemadaman dan pencegahan. Kalbar Juga Menghadapi Ancaman Serius Kalimantan Barat menjadi wilayah lain yang mendapat perhatian.

Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla di Kalimantan Barat pada Januari-Juni 2026 mencapai 28.680,47 hektare. Pada 19 Agustus 2026, pemantauan SIPONGI juga menunjukkan peningkatan hotspot high confidence di Kalimantan Barat.

Sebanyak 259 titik terpantau pada pukul 07.00 WIB, sementara secara kumulatif selama 17-19 Agustus tercatat 367 hotspot high confidence. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap jarak pandang masyarakat.

BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio, Pontianak, sekitar 1,2 kilometer pada pukul 08.00 WIB dalam kondisi berasap. Asap Ganggu Pendidikan Dampak karhutla juga mulai dirasakan secara langsung di sektor pendidikan.

Nur Ghina menilai salah satu indikator seriusnya dampak karhutla adalah ketika sekolah harus menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan pembelajaran dari rumah untuk melindungi peserta didik dari paparan asap.

Hingga 22 Agustus 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan sebanyak 3.524 satuan pendidikan dengan jangkauan 571.338 murid telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Wilayah tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Banjarbaru. “Ketika anak-anak sudah harus belajar dari rumah karena udara di luar tidak lagi aman untuk aktivitas sekolah, kita harus melihat karhutla sebagai persoalan kemanusiaan dan pendidikan.

Anak-anak tidak boleh menjadi korban kedua dari bencana lingkungan,” tegasnya. Menurut Nur Ghina, kebijakan pembelajaran dari rumah merupakan langkah perlindungan yang tepat dalam kondisi darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi permanen. “Pemerintah harus menjalankan dua agenda sekaligus: melindungi anak-anak dari asap dan memastikan sumber asap segera dikendalikan.

Hak pendidikan harus tetap berjalan, tetapi kualitas lingkungan juga harus segera dipulihkan,” ujarnya. Aktivitas Masyarakat Ikut Terganggu Selain pendidikan, karhutla juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat.

Laporan mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang diterima pemerintah dari sejumlah wilayah Kalimantan, di antaranya Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, dan Pontianak.

Kondisi tersebut menjadi masukan untuk memperkuat patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, serta perlindungan masyarakat. “Ketika masyarakat mulai kesulitan melihat kondisi jalan karena asap, mobilitas terganggu, dan anak-anak harus belajar dari rumah, maka kita sedang melihat dampak karhutla secara nyata di tengah masyarakat,” kata Nur Ghina. Kehadiran Pemerintah Pusat di Lapangan Nur Ghina juga menyoroti langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turun langsung ke sejumlah lokasi karhutla di Kalimantan.

Pada 19 Agustus 2026, Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memperkuat kolaborasi menghadapi puncak musim kemarau dan kebakaran di kawasan gambut.

Pada hari yang sama, Menteri Kehutanan juga meninjau penanganan karhutla di Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan masyarakat dan melihat keterlibatan warga dalam upaya pemadaman.

Perhatian pemerintah kembali terlihat pada 23 Agustus 2026 ketika Raja Juli Antoni turun langsung ke lokasi karhutla di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemantauan pukul 06.00 WIB, masih terdapat 44 hotspot yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

Kondisi hotspot tersebut bersifat dinamis dan terus dipantau. Operasi penanganan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta dukungan water bombing BNPB.

Tambahan satu helikopter water bombing dari Riau juga disiapkan untuk memperkuat operasi di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Turun Langsung Perhatian pemerintah pusat terhadap karhutla Kalimantan juga ditunjukkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pada Sabtu (22/8/2026), Presiden bertolak ke Kalimantan untuk mengecek sekaligus memimpin penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat, Presiden memimpin rapat terbatas di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, sebelum meninjau langsung lahan terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya.

Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah dan memimpin rapat di Posko Aju Penanganan Karhutla di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi karhutla dan kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk kebutuhan tambahan helikopter water bombing serta pompa air.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan kebutuhan tambahan sekitar 100-200 unit pompa air untuk memperkuat operasi pemadaman darat.

Kebutuhan tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti pemerintah pusat. Presiden juga menerima laporan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan melalui konferensi video untuk memastikan penanganan di sejumlah wilayah berjalan terpadu dan terkoordinasi. Butuh Gerakan Nasional Terintegrasi Operasi pengendalian karhutla di Kalimantan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca. Nur Ghina menilai besarnya sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa karhutla Kalimantan membutuhkan gerakan nasional yang terintegrasi, bukan sekadar respons sektoral.

Menurutnya, terdapat sejumlah agenda yang perlu diperkuat, mulai dari deteksi dini dan ground check, perlindungan ekosistem gambut, koordinasi lintas sektor dan lintas provinsi, penegakan hukum, hingga penguatan kapasitas masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan. “Api tidak mengenal batas provinsi.

Asap juga tidak mengenal batas kabupaten. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya. Jangan Sampai Indonesia Emas Dibangun di Atas Udara Tidak Sehat Nur Ghina menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus menjadi bagian dari pembicaraan besar mengenai Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, Indonesia tidak dapat disebut maju apabila pertumbuhan ekonomi tidak berjalan beriringan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi kita.

Indonesia Emas juga tentang apakah anak-anak kita dapat tumbuh dengan udara yang bersih, apakah masyarakat dapat hidup sehat, apakah sekolah dapat berjalan normal, dan apakah hutan kita masih mampu menopang kehidupan generasi berikutnya,” tegasnya.

Ia menilai kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi nasional.

Namun, kehadiran pemerintah di lapangan menurutnya harus diikuti kebijakan jangka panjang, bukan hanya pemadaman ketika api sudah membesar. Menjaga Kalimantan Berarti Menjaga Indonesia Diskusi Kebangsaan Nasional tersebut menjadi ruang untuk menghubungkan persoalan persatuan dengan persoalan lingkungan yang sedang dihadapi masyarakat.

Bagi Nur Ghina, karhutla Kalimantan merupakan salah satu ujian nyata terhadap semangat Persatuan Indonesia. Ketika satu wilayah menghadapi asap, masyarakat di wilayah lain tidak boleh menganggap persoalan tersebut sebagai masalah lokal semata.

Begitu pula ketika anak-anak di Kalimantan harus belajar dari rumah akibat kualitas udara, kondisi tersebut harus dipandang sebagai persoalan pendidikan nasional. “Menjaga Kalimantan berarti menjaga Indonesia.

Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Dan menjaga lingkungan hari ini berarti menjaga masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Persatuan Indonesia harus hadir dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

Nur Ghina juga mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan lingkungan, tetapi ikut menjadi bagian dari solusi melalui pendidikan, advokasi, inovasi, pengawasan publik, dan gerakan masyarakat.

Menurutnya, Indonesia Emas 2045 harus dibangun dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, persatuan yang kokoh, serta lingkungan yang tetap hidup. (RR)