Pemko Palangka Raya Perkuat Infrastruktur Data untuk Pemerintahan yang Transparan

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong penguatan tata kelola data yang berkualitas, terbuka, dan mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan pada kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (31/7/2025). “Ini menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung implementasi Satu Data Kota Palangka Raya, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” ucap Alman.

Dikatakannya, data memiliki peran penting dalam setiap proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang valid dan terintegrasi, berbagai program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. “Data tidak hanya disimpan, tetapi harus bisa dibagipakaikan dan dimanfaatkan lintas sektor.

Ini penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah perlu menjadikan data sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan.

Dengan begitu, kualitas pelayanan publik pun dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Palangka Raya melibatkan sejumlah unsur kunci, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai koordinator data pembangunan daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) sebagai wali data.

Sinergi antar lembaga ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur data yang akuntabel dan efisien. Lebih lanjut, Alman mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan data tidak dapat dicapai secara parsial.

Diperlukan kolaborasi aktif antarperangkat daerah untuk memastikan daftar data prioritas tersusun secara konsisten dan diperbarui secara berkala. “Pemerintah tidak hanya memerlukan data yang lengkap, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internal maupun eksternal.

Itulah yang menjadi indikator keberhasilan Satu Data di tingkat daerah,” pungkasnya. (R1)