3,6 Tahun Laporan Pemalsuan Tanda Tangan Tak Berproses, Keluarga Korban Pertanyakan Kinerja Reskrimum Polda Maluku

VOXMERDEKA.ID, AMBON – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen pencairan anggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Maluku. Dugaan pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh korban berinisial NM sejak Maret 2023. Namun, hingga September 2026, laporan yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pencairan proyek itu disebut belum diproses sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena NM yang mengaku sebagai korban pemalsuan justru kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam perkara dugaan penyimpangan proyek yang sama. Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku memiliki pagu anggaran sekitar Rp13 miliar . Setelah melalui proses tender, pekerjaan tersebut dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi Construction dengan nilai kontrak sekitar Rp12,4 miliar . Dalam proses penyidikan, tim Kejati Maluku menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Di antaranya terkait proses perencanaan pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk tidak adanya konsultan perencana serta perubahan lokasi pekerjaan yang disebut tidak didukung perencanaan yang memadai. Penyidik juga menemukan dugaan perubahan kontrak atau addendum yang dilakukan berulang kali tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti Contract Change Order (CCO) dan justifikasi teknis. Selain itu, pembayaran pekerjaan dari termin 50 persen hingga termin terakhir 100 persen diduga tidak didasarkan pada prestasi fisik pekerjaan. Dalam proses tersebut juga diduga terjadi rekayasa dokumen untuk menggambarkan seolah-olah progres pekerjaan telah memenuhi persyaratan pencairan anggaran.

Korban Mengaku Tanda Tangannya Dipalsukan

Dugaan pemalsuan tanda tangan terungkap ketika NM menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Maluku. Saat itu, NM disebut baru mengetahui bahwa tanda tangannya tercantum dalam sejumlah dokumen pencairan proyek. NM kemudian mencocokkan tanda tangannya dengan dokumen-dokumen pencairan yang diperlihatkan penyidik dan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan dibuat olehnya. Merasa dirugikan, NM kemudian melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut ke Reskrimum Polda Maluku pada Maret 2023. Namun, laporan tersebut hingga kini disebut belum mengalami perkembangan yang diharapkan. Pihak keluarga menyebut NM dan suaminya telah beberapa kali berupaya menghubungi penyidik untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut. Namun, mereka menilai tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan dugaan pemalsuan tersebut. Kondisi itu semakin menjadi perhatian setelah NM ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku. NM bahkan sempat menjalani penahanan selama 21 hari, terhitung sejak 3 Agustus hingga 22 Agustus 2026 , di Lapas Perempuan Kelas III Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Keluarga Pertanyakan Penanganan Laporan

Ketua Presidium Pemuda Maluku sekaligus keluarga korban, Mohammad Rain , mempertanyakan lambannya penanganan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurutnya, laporan yang disampaikan NM seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pihak yang diduga melakukan pemalsuan dokumen pencairan proyek. “Kami melihat Polda Maluku seperti mengabaikan aduan atau laporan korban NM. Padahal berulang kali pihak penyidik dihubungi oleh korban NM, juga oleh suami korban, tetapi tim penyidik di Reskrimum mengabaikan laporan korban NM,” kata Mohammad Rain, Jumat (11/9/2026). Ia mempertanyakan mengapa dugaan pemalsuan tanda tangan yang telah dilaporkan sejak Maret 2023 belum mendapatkan penanganan yang jelas. “Tiga tahun enam bulan kasus pemalsuan tanda tangan ini tidak diproses sebagaimana mestinya, dan karena tidak berproses berdampak terhadap korban NM. Ini sangat tidak adil. Pertanyaannya, mengapa kasus pemalsuan ini tidak diproses?” ujarnya. Menurut Rain, apabila benar terdapat pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pencairan anggaran, aparat penegak hukum perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi NM yang mengaku sebagai korban. Ia berharap Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pencairan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku tahun anggaran 2020. Rain juga meminta proses hukum terhadap dugaan pemalsuan dilakukan secara transparan dan profesional agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Saat ini pihak redaksi voxmerdeka sedang berupaya menghubungi Polda Maluku terkait kasus tersebut. (RR)